Cegah Stunting, Bumil dan AUD Dapat PKH Untuk Asupan Gizi di Masa Pandemik Covid-19

JAKARTA, AKSIKATA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan Ibu Hamil (Bumil) dan Anak Usia Dini (AUD) tercukupi asupan gizinya melalui bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mencegah terjadinya bayi dan balita stunting.

“Pada masa pandemik Covid-19 daya beli masyarakat menurun. Untuk itu PKH dicairkan setiap bulan agar ibu-ibu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tetap ada pemasukan. Uang bansos ini harus dimanfaatkan untuk membeli bahan pangan bergizi seperti telur, ikan, daging, sayur, dan buah-buahan,” kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara, di Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Berdasarkan data Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kemensos, jumlah ibu hamil yang menerima PKH pada tahun 2020 ini adalah 60.908 orang sedangkan jumlah anak usia dini adalah 2,9 juta. Jumlah bantuan untuk komponen ibu hamil dan AUD tahun ini masing-masing mendapatkan Rp3 juta ibu hamil/AUD per tahun, naik dibandingkan dengan tahun lalu yakni Rp2,4 juta per ibu hamil/AUD.

“Kenaikan anggaran ini merupakan wujud Negara Hadir di tengah rakyatnya untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan anak usia dini, meningkatkan asupan gizi mereka, sehingga anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan tidak stunting,” kata Juliari dalam siaran persnya.

Urusan gizi, lanjut Mensos, tidak boleh dilupakan dalam kedaan apapun termasuk kondisi yang terjadi saat Covid-19. Apabila gizi anak terpenuhi maka anak-anak tumbuh sehat dan dapat berprestasi di sekolah dan tidak mudah terserang berbagai penyakit seperi covid-19.

“Gizi yang baik bagi ibu hamil dan anak usia dini juga akan mencegah stunting. Dengan gizi yang baik maka imun tubuh anak-anak akan semakin kuat,” tutur mantan ketua IMI dua periode ini.

Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak.

Mensos mengatakan anak-anak merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Anak-anak yang sehat akan menjadi SDM Indonesia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan bangsa lain dalam menghadapi tantangan global.

“Untuk mencegah stunting, Bapak Presiden Joko Widodo telah mencanangkan intervensi pencegahan stunting yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Kemensos terlibat dalam hal ini melalui dua program prioritas nasional yakni PKH dan Program Sembako dimana saaran kedua program ini adalah para ibu dan anak-anak,” terang mantan anggota DPR asal Dapil Jawa Tengah ini.

Dengan adanya kerjasama lintas sektor ini, lanjut Menteri, pemerintah berharap dapat menekan angka stunting di Indonesia sehingga dapat tercapai target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2025 yaitu penurunan angka stunting hingga 40%.

Realisasi Penyerapan Tinggi

Untuk mendukung upaya pencegahan gizi buruk dimasa pandemi covid-19, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin mengaku telah memerintahkan seluruh SDM PKH dan meminta Himpunan Bank Negara (HIMBARA) sebagai pihak penyalur agar mempercepat proses penyaluran dana PKH kepada KPM.

“Kami telah minta seluruh SDM PKH berkerjakeras mendampingi KPM dan Himbara mempercepat penyaluran,” jelas Pepen.

Pepen manambahkan hingga Juli 2020 ini pencairan dana PKH sudah mencapai 24,08 triliun diseluruh Indonesia. Jumlah realisasi terbanyak di propinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah pada bulan Juli 2020.

Data Kemensos mencatat jumlah ibu hamil yang mendapatkan bantuan PKH terbanyak di propinsi Jawa Timur mencapai 12.851 orang, Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat mencapai masing masing 11.925 dan 10.565 KPM.

“Untuk Anak Usia Dini (AUD) tertinggi yang mendapat bantuan adalah Jawa Barat sebanyak 534.877 anak, menyusul Jawa Tengah 413.597 anak dan Jawa Timur 391.720 anak”, papar Dirjen.

Untuk data penerima PKH dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, ketiga propinsi ini mempunyai jumlah KPM terbesar di Indonesia. Di Jabar tercatat sebanyak 1.737.884, Jateng 1.560.774 dan Jatim sebanyak 1.729.485. (PR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.