JAKARTA,AKSIKATA.COM – Pemerintah menegaskan bahwa perhatiannya pada sektor usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi tumpuan perekonomian nasional akan terus ditingkatkan. Pasalnya 99,9 persen struktur ekonomi nasional adalah dari sektor UMKM dimana selama ini selalu menjadi bantalan utama ekonomi nasional saat terjadi krisis.
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki mengatakan, saat krisis akibat pandemi Covid-19, UMKM justru menjadi sektor yang paling terdampak parah. Namun pemerintah sudah mencanangkan beberapa program untuk mendukung kebangkitan UMKM. Beberapa program yang dilakukan melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Selanjutnya bantuan subsidi bunga KUR (kredit usaha rakyat) sebesar 3 persen yang diperpanjang hingga akhir Desember 2021. Pemerintah melalui bank penyalur juga telah menyalurkan dana KUR per 5 September 2021 sebesar Rp177,71 triliun kepada 4.795.255 debitur atau 70,06% dari target Rp253,64 triliun.
“Kita memberikan dukungan pembiayaan kepada koperasi lewat LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) per 17 September 2021 telah tersalur Rp1,04 triliun dari targetRp1,6 triliun kepada 128 koperasi. Kita juga memberikan pendanaan bagi wirausaha pemula dengan nilai bantuan Rp 7 juta per wirausahakepada 1.800 wirausaha dengan total anggaran Rp12,6 miliar,” kata Teten Masduki dalam webinar bertema Peran Perbankan dalam Ekosistem Digital UMKM Masa Depan yang digelar oleh MikroForum – Forwada, Kamis (23/9).
Teten menambahkan, pemerintah terus mendorong agar perbankan meningkatkan keterlibatannya dalam upaya membantu sektor UMKM untuk berkembang.
Teten mengakui, pembiayaan dari perbankan kepqda sektor UMKM baru sebesar 20 persen dari total kredit perbankan. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara – negara tetangga. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 mendatang kredit perbankan kepada sektor UMKM bisa mencapai 30 persen.
“Perbankan perlu terus mendorong penyaluran kredit UMKM untuk investasidan sektor produktif yang berpotensi lebih mendorong pergerakan perekonomian. Saat ini penyaluran kredit UMKM didominasi untuk modal kerja sebesar 73 persen dan pada sektor perdagangan sebesar 49 persen,” kata Teten.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bantuan fiskal yang digulirkan untuk sektor UMKM melalui dana PEN hingga 23 September 2021 terealisasi sebesar Rp52,9 triliun. Dana tersebut telah dinikmati oleh 27,39 juta UMKM. Dana PEN tersebut disalurkan melalui beberapa program seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah ke bank dan mitra demi mendukung program restrukturisasi dan peningkatan modal kerja UMKM.
Selain itu juga digulirkan dalam bentuk bantuan produktif usaha mikro (BPUM), bantuan tunai dan insentif PPh Final.
” Untuk mendukung UMKM k agar bertahan dan berkembang, di tahun 2021 ini kita telah mengalokasi dana PEN khusus UMKM dengan nilai mencapai Rp 95,13 triliun,” ungkap Airlangga.
Dijelaskan Airlangga, pada masa pandemi banyak UMKM yang terdampak usahanya. Namun seiring dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi melalui berbagai program strategis terbukti efektif mampu membantu UMKM bangkit kembali. Program-program yang digulirkan tersebut dipastikan akan terus berlanjut sehingga diharapkan UMKM tetap bisa menjadi bantalan bagi perekonomian nasional di tengah masa sulit seperti saat ini.
“Mayoritas UMKM memang tidak luput dari dampak negatif meski ada beberapa sektor yang tumbuh positif. Dibandingkan tahun 2020 tahun ini sebanyak 84,8 persen UMKM sudah beroperasi normal kembali dan 40 persennya menggunakan jaringan marketplace untuk memasarkan produknya,” ulasnya.
Kolaborasi
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah mengungkapkan, pandemi Covid-19 mengakselerasi tingkat adopsi digital, membuat UMKM harus masuk ke ekosistem digital.
Kemenkop UKM kata Siti, telah menggelar berbagai program untuk mendorong digitaliasi UMKM.Selain program masing-masing kementrian dan BUMN, pemerintah menggelar program yang bersifat kolaboratif.
“Ada kolaborasi program digitalisasi UMKM lintas kementrian, lembaga, instansi dan swasta seperti Kementrian BUMN, Keminfo, Kemenparekraf, Kemendag, dan Kemenkop UKM, berkolaborasi dengan pihak swasta seperti Gojek, Bukalapak, Grab, Facebook dan Whatsapp,” ujar Siti..
Business Planning & Assurance Head BTPN Syariah, Dewi Nuzulianti mengungkapkan, keterlibatan BTPN Syariah dalam literasi digital UMKM, adalah memberikan pendampingan dengan memperkenalkan pembelajaran daring berupa entrepreneurship traning, exebition, sertification dan entrepreneur & UKM competition. Selain itu bank yang mayoritas nasabahnya adalah pelaku UMKM perempuan ini juga menyiapkan akses ke pasar digital dengan memberikan ruang untuk pelaku UMKM memasarkan produknya.
“Kami juga sudah memberikan akses ke digital market, kami menyiapkan berbagai program untuk menyalurkan barang-barang yang mereka jual melalui kami, kemudian kami teruskan ke Instagram dan ecommerce seperti Tokopedia dll. Selain itu kamu juga menyedikan ruang untuk mereka di aplikasi yang kami buat seperti Lapak Online BTPN Syariah (LOBI) dan Program Petani Tangguh,” ujarnya
Dewi menuturkan, dalam mewujudkan ekosistem digital UMKM di masa depan, perlu kolaborasi dari semua pihak, termasuk BTPN dalam mendorong digitalisasi UMKM sangat dibutuhkan. “Memang harus sama-sama untuk bagaimana kita membangun ekonomi digital ini, baik dari pihak regulator OJK, Lembaga dan BUMN serta kami dari pihak swasta Perbankan kita harus bekerjasama,” ujarnya.
