JAKARTA, AKSIKATA.COM – Penahanan Habib Rizieq Shihab di Polda Metro Jaya, Minggu (13/12), membuktikan penegakan hukum hanya semaunya penguasa dan rezim. PA 212 menilai penahanan Habib Rizieq dalam kasus kerumunan massa di Petambutan, merupakan tindakan zalim.
Sementara kerumunan lainnya seperti pelaksanaan kampanye Gibran dan Habib Lutfi Yahya tidak pernah disinggung oleh polisi dan penguasa.
“Kalau tidak zalim ya bukannya rezim ini. Semua sudah paham dan bicara bagaimana yang namanya hukum di rezim ini adalah hukum semaunya penguasa sajalah. Yang tidak sejalan mereka kerjai habis, apalagi yang membela agama dan Pancasila, menjadi sasaran empuk untuk dimangsa demi untuk para cukongnya,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PA 212, Novel Bamukmin, Minggu (13/12).
Atas tindakan zalim ini, Novel mengajak umat Islam yang terlibat dalam penjemputan Habib Rizieq hingga kerumunan di Petamburan dan Megamendung, menyerahkan diri ke polisi. Ajakan ini sudah ramai di media sosial (medsos) guna menunjukkan kecintaan mereka kepada Habib Rizieq.
“Ada saatnya umat Islam bersama ulama bergerak, dan sudah ramai di medsos umat Islam yang setia kepada ulama yang istiqamah, sudah siap meyerahkan diri untuk ditahan. Ini sebagai kecintaan kepada ulama, apalagi ulamanya cucu Rasulullah yang sudah tidak diragukan lagi pembelaan terhadap negara, agama, dan Pancasila, sebagai realisasi Islam yang Rahmatan Lil Alamin,” jelasnya.
“Demi tegaknya Islam yang Rahmatan Lil Alamin, yang kaffah yaitu Laskar Pembela Islam sudah menjadi korban nyawa, enam syuhada dan ditahannya IB HRS adalah bentuk risiko menegakan Islam Rahmatan Lil Alamin yang kaffah sesuai para pejuang pendiri negara ini,” ucap Novel.
Lebih lanjut Novel meminta agar Habib Rizieq segera dibebaskan lantaran dianggap tak satu pasal pun yang bisa dibuktikan dalam menjerat Habib Rizieq.
Para pakar hukum mengatakan bahwa UU Karantina bukan termasuk dalam ruang lingkup kerumunan, dan termasuk Ketua Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa yang bisa menindak pelanggaran PSBB adalah Satpol PP. Menurut pakar hukum sekelas Yusril Ihza Mehendra pun mengatakan bahwa pelanggar PSBB tidak bisa dijerat pidana.
Novel mengatakan, hukuman paling tinggi dalam pelanggaran PSBB yakni denda Rp50 juta dan Habib Rizieq telah membayar denda yang diberikan Pemprov DKI Jakarta tersebut.
Menurutnya, kalau pun harus terjerat maka jelas Gibran dan Boby Nasution harus dipenjara serta diborgol dan memakai baju tahanan, karena pelanggarannya sudah berat dan bertubi-tubi dengan jelas unsur kesengajaannya, dipertontonkan sebagai orang yang kebal hukum dengan bukti perayaan kemenangannya. Sangat fatal melanggar prokes dan masih banyak lagi kubu penguasa pelanggar berat prokes terstruktur , systimatis, masif dan brutal.
