Bantuan Minyak Goreng Dan Beras Dari Pemerintah Bisa Kurangi Beban Pengeluaran Masyarakat

JAKARTA-AKSIKATA.COM- Pemerintah RI sudah mempersiapkan anggaran Rp 6,5 triliun untuk kelanjutan program bantuan di sektor pangan periode Oktober-November 2025.
Bantuan yang akan diberikan berupa penyaluran beras 10 kilogram per bulan per penerima bantuan pangan (PBP) dan MinyaKita 2 liter per bulan per PBP.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi membuat perincian, bantuan pangan minyak goreng sekitar Rp1,1 triliun dan bantuan beras Rp5,3 triliun.
Arief mengatakan bahwa pendistribusian minyak goreng ke warga dilakukan secara one shoot atau sekali salur sekaligus.

“Sudah diputuskan bantuan pangan minyak goreng 2 liter dikali 2 bulan, berarti totalnya 4 liter. Penyalurannya kita ingin satu kali saja,” tutur Arief dalam keterangan yang diterima, Selasa (23/9).
Bantuan pangan beras yang akan disalurkan sejumlah 365,5 ribu ton untuk alokasi Oktober dan November.
Selanjutnya 73,1 ribu kiloliter minyak goreng akan didistribusikan ke 18,27 juta PBP se-Indonesia pada Oktober mendatang.

Tindakan penambahan komoditas minyak goreng dalam paket bantuan pangan sangat diharapkan bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah.
Ini disebabkan dinamika harga minyak goreng ikut berperan pada tingkat kemiskinan di Indonesia.

Berdsarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas minyak goreng ikut andil menjadi salah satu faktor yang membawa pengaruh tingkat kemiskinan pada Maret 2025.
Kenaikan harga minyak goreng didata oleh BPS terjadi di Februari 2025 dibandingkan Maret 2024.

Di sisi lain, komoditas beras memberikan peran terbesar terhadap garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Di waktu Maret 2025, beras berkontribusi sebesar 21,06% di perkotaan dan 24,92% di pedesaan.

Kepala Bapanas akan segera mengajukan usulan anggaran pelaksanaan program kepada Kementerian Keuangan.
“Memang anggaran belum ada di Badan Pangan. Nah berdasarkan rapat pada Senin (22/9), Badan Pangan Nasional mengajukan ke Kemenkeu.
Targetnya Oktober kita mulai laksanakan,” pungkas Arief. (dps)

Foto : Pikiran Rakyat Kaltim