BANYUWANGI, AKSI KATA. COM — Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan memastikan pelayanan berjalan optimal, aman dan efisien dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan akan menyusun skema penanganan antrean kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.
“Lintas Ketapang – Gilimanuk merupakan salah satu lintas utama angkutan penyeberangan yang memiliki tingkat arus kendaraan dan penumpang sangat tinggi utamanya pada masa libur nasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan tantangan – tantangan,” ungkap Direktur Sarana, Prasarana dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Sigit Widodo pada kegiatan Konsolidasi Skema Penanganan Antrean Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Rabu (12/11).
Ia menyebut, antrean kendaraan yang panjang dan waktu tunggu yang lama diakibatkan dari lonjakan permintaan yang tidak diimbangi dengan kapasitas angkut dan infrastruktur yang memadai.
“Saat ini Pelabuhan Ketapang memiliki empat dermaga Movable Bridge, satu dermaga Ponton dan tiga dermaga Landing Craft Machine. Dengan kondisi ini, masih ditemukan antrean kendaraan yang berdampak signifikan utamanya pada distribusi logistik,” jelas Sigit.
Oleh karena itu, menurutnya, perlu suatu pedoman pengaturan pergerakan kendaraan bermotor di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang. Nantinya hal ini akan mengatur antrean kendaraan bermotor untuk masuk ke dalam kapal dan pengaturan sirkulasi kendaraan bermotor di dalam kawasan pelabuhan penyeberangan.
“Kami menemukan adanya ketidakseimbangan demand dan supply ketika adanya kapal yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya pembatasan, kecelakaan dan kapal docking,” jelas Sigit.
Selain itu, juga dikarenakan cuaca yang buruk, peak season seperti saat angkutan natal dan tahun baru, angkutan lebaran dan hari besar lainnya. Yang tidak luput dari perhatian juga ialah ketika adanya kondisi tertentu seperti demo di pelabuhan, pembelian tiket mendadak, kendaraan terbakar dan akses jalan ke pelabuhan yang terhambat.
Ia mengatakan akan ada strategi mitigasi untuk menangani antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang melalui optimalisasi pemberlakuan buffer zone, alternatif kapal perbantuan, pemasangan Variable Message Signs (VMS) di titik-titik tertentu pada akses jalan menuju Pelabuhan, pelaksanaan delaying system, pembatasan kendaraan barang, pembatasan kuota tiket, peningkatan kapasitas angkut harian, serta penyiapan contingency plan.
“Tidak menutup kemungkinan, apabila terjadi kondisi tertentu lainnya dapat juga dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan luar pelabuhan dengan berkoordinasi dengan stakeholders terkait,” imbuhnya.
Adapun pengaturan pergerakan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang akan dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur dan berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Turut hadir pada kegiatan ini Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur, Bambang Hermanto, Direktur Operasi dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry, Reo Lasse, Kasat Lantas Polresta Banyuwangi, Elang Pasetyo, Perwakilan BPTD Kelas II Bali, Perwakilan KSOP Kelas II Tanjung Wangi, Perwakilan Gapasdap, Perwakilan DPC Infa & Port, Perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Perwakilan DPP Aptrindo, serta Perwakilan Asosiasi Sopir Logistik Indonesia.
