KUPANG, AKSI KATA. COM – Negara negara ekonomi maju ditandai pendidikan yang maju. Negara seperti Singapura, Finlandia maju karena pendidikan maju dan bermutu.
Demikian disampaikan Prof. Dr. Abdul Mu’ti, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah di hadapan enam ratus peserta Sidang Tanwir Muhammadiyah di Kupang (5/12). Sidang Tanwir merupakan sidang tingkatan kedua setelah Muktamar, dihadiri jajaran Pimpinan Pusat, jajaran Unsur Pembantu Pimpinan, Pimpinan Organisasi Otonom, dan Pimpinan Wilayah se Indonesia, bertema “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua”.
Pendidikan bermutu untuk semua merupakan amanat UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, juga amanat UU Sisdiknas no 20 tahun 2023 yang menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.
“Terkait dengan penugasan saya di kabinet Merah Putih, sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang memiliki Pendidikan Bermutu untuk Semua, merupakan amanat UUD 1945 dan juga amanat dari UU Sisdiknas no 20 tahun 2023, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu”, tegasnya.
Menteri Mu’ti pun mangharapkan kepada Miuhammadiyah agar bisa bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan visi itu.
Harapan itu bukanlah tanpa alasan. Muhammadiyah secara nyata telah menjadi pengelola lembaga pendidikan terbesar di Indonesia.
“Perlu saya sampaikan secara nyata Muhammadiyah memiliki peran penting dalam pendidikan nasional. Jumlah sekolah swasta yang paling banyak di Indonesia adalah sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah, begitu pula jumlah murid swasta terbesar belajar di perguruan Muhammadiyah”, jelasnya yang disambut tepuk tangan peserta.
Data per bulan April 2024, terdapat 1.054.000 murid yang belajar di sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Jumlah guru terbanyak juga yang mengajar di Muhammadiyah, termasuk guru yang lulus PPPK. Dari 110.000 lebih guru lulus PPPK, lebih dari 10.000 guru PPPK dari Muhammadiyah.
Menteri Mu’ti menengarai beberapa yang bisa dilakukan bersama adalah wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan pra sekolah. Pendidikan pra sekolah yang paling banyak adalah Aisyiyah, artinya keberhasilan wajib belajar 13 tahun ditentukan oleh ibu ibu Aisyiyah melalui Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal.
Kerjasama lain dengan Muhammadiyah adalah layanan pendidikan bermutu untuk semua khusus di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Keberhasilan layanan pendidikan di daerah 3T sebagian perlu mendapat dukungan Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid (LPCRPM), dukungan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), dan Lembaga Dakwah Khusus (LDK). Di daerah 3T undang undangnya satu desa satu PAUD, itu bisa digarap LPCRPM.
Menurut Mu’ti, di daerah terpencil tidak terjangkau layanan sekolah sehingga dilakukan pendekatan melalui relawan pendidikan atau relawan mengajar, karena itu bisa bersinergi dengan LDK, selain mengajar juga berdakwah di kalangan komunitas.
Mu’ti berharap memperoleh dukungan agar program program pendidikan terus berjalan, dan tentu sebagian ditentukan oleh bagaimana kualitas pendidikan sekolah Muhammadiyah dan juga kualitas dari para guru Muhammadiyah.
“Itulah beberapa hal yang akan saya sampaikan untuk nanti bisa menjadi sinergi bersama dalam memajukan pendidikan mewujudkan pendidikan bermutu menuju bangsa yang bermutu”, tutup Mu’ti.
