JAKARTA, AKSIKATA.COM – Polisi siagakan lebih dari 9.000 personel gabungan TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengantisipasi aksi buruh massa yang menolak RUU Omnibus Law – Cipta Kerja. Ribuan polisi tersebut bersiaga depan Gedung DPR/MPR RI dan beberapa titik krusial.
“Kami turunkan 9.236 personel sewilayah hukum Polda Metro Jaya secara gabungan antara TNI, Polri dan Pemda,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, Selasa (6/10).
Menurutnya, ribuan personel gabungan tersebut telah disiagakan di titik-titik krusial. Selain itu mereka juga disiagakan di titik-titik perbatasan atau keberangkatan rombongan massa menuju Gedung DPR/MPR RI.
“Kami tetap mengantisipasi Polda Metro Jaya bersama TNI dan juga Pemerintah Provinsi dalam hal ini Satpol PP kita sudah siapkan petugas disitu, mengamankan tempat yang menjadi jalurnya titik yang krusial,” ujarnya.
Sejumlah serikat pekerja sebelumnya berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menolak RUU Omnibus Law – Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR RI. Aksi unjuk rasa dan mogok nasional itu direncanakan digelar sejak tanggal 6 hingga 8 Oktober.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pun telah menyiapkan rencana pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR RI.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan setidaknya ada empat titik ruas jalan yang dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Rinciannya, yakni:
- JCC Senayan arah Slipi diarahkan ke kiri arah Lapangan Tembak Senayan
- Lalu lintas dari Lapangan Tembak arah Slipi diarahkan naik layang Farmasi arah Ladokgi atau Jalan Bendungan Hilir
- Lalu lintas dari Palmerah arah Lapangan Tembak dialihkan ke arah Pejompongan
- Pintu keluar tol arah DPR RI dialihkan lurus ke pintu keluar tol Slipi Jaya.
“Tapi sifatnya situasional, kalau memang masih memungkinkan terus dibuka,” tutur Sambodo.
