JAKARTA, AKSIKATA.COM – Dewan Pimpinan Pusat-Forum Relawan Demokrasi (DPP FOREDER) kembali menggelar seri diskusi Kebangsaan Nasional, Sabtu (09/5/2020) lalu secara online bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Staf Ahli Menteri Sosial, Erwin Tobing. Kali ini tema yang diusung mengenai masalah pendistribusian Dana Bantuan Sosial di tengah wabah pandemi Corona ataupun Covid-19, yakni Gotong Royong Pusat-Daerah dalam Distribusi Bansos.
Sementara sub tema mengangkat strategiGanjar dengan pasukan Solid dalam menghadapi Covid-19 dan memastikan rakyat terdampak mendapatkan bantuan pemenuhan dasarnya.
Dalam diskusi yang dipandu Ketua Umum DPP Foreder Aidil Fitri, Ganjar tegas menyatakan bahwa Pandemi Corona merupakan sarana ujian bagi para pemimpin di seluruh dunia kaitan dengan kualitas kepemimpinannya dalam menghadapi badai ujian Covid-19.
“Semua pemimpin di dunia tengah diuji kualitas integritas kepemimpinannya. Untuk Indonesia sendiri disinilah momentum pengamalan Pancasila sila ke-2 dan ke-5, kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ganjar Pranowo sebagaimana siara pers yang diterima Redaksi AKSI KATA, Rabu (13/5/2020).
Menurutnya, pendistribusian bantuan sosial harus tepat sasaran karenanya mental memberi dan menjaga tetangga yang kesulitan harus kita galakan, Jawa Tengah punya program Jogo Tonggo atapun jaga tetangga
“Saya yakin ini akan sangat bermanfaat, terlebih dengan gerakan lumbung pangan yang berbasis keluarga ini bisa menjadi solusi yang solutif dan konstruktif atas permasalahan bangsa dalam menghadapi Covid-19 ini,” terang Ganjar dengan penuh semangat.
Gubernur dua periode ini menambahkan bahwa, garda terdepan dalam memerangi Pandemi Covid-19 ini bukanlah tenaga medis, tenaga kesehatan, ataupun pemerintah. Namun, melainkan kita selaku pribadi-pribadi yang harus memiliki kesadaran untuk berkeinginan kuat terlepas dari wabah Corona ini.
“Tentu diimulai dari diri kita bukan orang lain. kawan-kawan pengurus Foreder dapat berperan aktif melalui slot kerelawanan (Volounteer) dan menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pendistribusian Dana Bansos ini,” tukas Ganjar.
Hal lain dikemukakan oleh Erwin Tobing, Staf Ahli Menteri Sosial. Ia menyatakan bahwa potensi ketidaktepatan dalam pendistribusian ini sangat besar, karenanya diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam pendataan calon penerima dana bansos ditengah pandemi Covid-19 ini, sebagai tahap awal.
“Data penerima dana Bansos itu ada di kepala-kepala daerah hingga RT/ RW ini ujung tombak pendistribusian Bansos, sukses dan tidaknya ada di daerah-daerah,” katanya.
Ia meminta masyarakat, mempersilahkan mengawasi bersama-sama. Selanjutnya, dikalkulasi saja, 1,3 juta KK untuk masyarakat di DKI Jakarta, 600 ribu KK untuk masyarakat Bodetabek.
“Bansos berupa sembako dengan nilai bantuan Rp.600 perbulan per KK selama 3 bulan dengan total anggaran Rp.3,4 Triliun. Untuk Bansos Tunai (BST) 9 juta KK di luar Jabodetabek bansos tunai senilai Rp.600 ribu per KK perbulan selama tiga bulan dengan total anggaran Rp.16,2 Triliun,” paparnya.
Erwin menegaskan, bahwa Kemensospun membuka layanan pengaduan Bansos Kemensos melalui layanan HP 08111022210 atau bisa melalui surel: bansoscovid19@kemsos.go.id, peran serta Foreder dalam mengawasi Bansos ini sangat berarti untuk bangsa dan negeri ini, pungkas Erwin.
Hal senada juga dikemukakan oleh Aidil Fitri selaku Ketua Umum DPP Foreder sekaligus pemandu jalannya diskusi online tersebut. Kata Aidil, saatnya kita berbuat yang terbaik untuk bangsa ini, tak peduli jabatannya apa, statusnya apa, yang paling penting adalah amal perbuatan yang terbaik dari kita.
“Dimana untuk tegaknya nilai-nilai kemanusiaan di Republik ini. Rekan-rekan Foreder di daerah dapat menjadi partner pemerintah untuk pendistribusian Bansos ini, caranya harus proaktif dengan dinas sosial,” tutup aidil. (Raihan Bintang)
