JAKARTA, AKSIKATA.COM – Apresiasi diberikan Indonesia Police Watch (IPW) kepada Kapolri Idham Azis yang sudah mengangkat mantan Ketua KPK Agus Rahardjo sebagai Penasehat Ahli Kapolri. “Kami memberikan apresiasi pada Idham yang sudah mengangkat begitu banyak penasehat ahli meski masa tugasnya sebagai Kapolri begitu singkat, yakni setahun lagi,” jelas Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/1/2020).
Neta menyebutkan keberadaan Agus diharapkan bisa membuat Polri membersihkan dirinya dari aksi korupsi, pungli, mafia kasus, mafia jabatan maupun mafia proyek. “Selain itu Agus diharapkan dapat membuka akses KPK untuk melakukan OTT terhadap para jenderal maupun perwira Polri yang korup,” tulisnya.
Disebutkan Neta, penasehat ahli Kapolri bukanlah hal baru bagi dunia kepolisian di negeri ini. Dari waktu ke waktu, Kapolri kerap memiliki penasehat ahli. Namun saat ini kapolri idam Azis mengangkat 17 penasehat ahli terdiri dari berbagai kalangan ahli.
Meski memberi apresiasi pada Idham, IPW juga melihat pengangkatan begitu banyak penasehat ahli seakan menunjukkan Idham sebagai Kapolri hendak show offorce bahwa dirinya didukung begitu banyak pakar.
“Yang jadi pertanyaan, dalam masa tugas yang tinggal setahun lagi, sejauh mana ke 17 penasehat ahli itu bisa bekerja efektif membantu Idham. Apalagi, Selama ini keberadaan penasehat ahli di lingkungan Kapolri lebih banyak sebagai pajangan,” ujar Neta.
Menrut Neta, di internal Polri sendiri sebenarnya sudah cukup banyak staf ahli Kapolri, yang terdiri dari jenderal bintang satu dan dua. Selain itu di lingkungan Polri ada enam jenderal bintang tiga. Sehingga keberadaan 17 Penasihat ahli Kapolri itu bisa membuat tumpang tindihnya kinerja di Polri, terutama denga staf Kapolri yang berpangkat jenderal bintang tiga, dua dan satu.
“Bukan mustahil mereka akan bertanya, apa sesungguhnya pekerjaan mereka sekarang ini dengan keberadaan begitu banyaknya Penasehat Ahli Kapolri. Selain itu dapat membuat opini bahwa para jendral Polri yang selama ini bekerja sesuai tupoksi ternyata tidak dipercaya, sehingga Kapolri harus di-backup lagi dengan begitu banyak penasehat ahli,” papar Neta.
Lebih lanjut Neta menyebut, banyaknya penasehat ahli ini juga makin menunjukkan bahwa Polri sekarang ini lebih doyan membuat organisasinya menjadi obesitas, ketimbang membuat organisasi yang ramping, efisien dan efektif. Akibat makin obesitasnya organisasinya, semangat Polri ini terlihat tidak sejalan dengansemangat Presiden Jokowi yang selalu mengatakan akan menghapus sejumlah posisi esselon agar pemerintahan efisien dan efektif,” tandas Neta. (Sakha)
