JAKARTA, AKSIKATA.COM – Para menteri kabinet di Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla turut menggunakan hak suaranya di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS). Salah satunya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menggunakan hak suaranya di TPS 011 Komplek Patra Jasa, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan yang lokasinya tidak jauh dari kediamannya, Rabu (17/4/2019)
Rini mencoblos ditemani putra keduanya bernama Yodhananata Soewandi dan putri pertamanya Nindia Sutrepti Soemarno. Dia mengaku lega usai menggunakan hak suaranya. “Karena itu penting bagi warga negara,” akunya.
Rini juga menekankan kepada putra-putrinya untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum. Karena dengan menggunakan hak suara, maka kita berhak untuk mengkritik, berbicara, dan memberikan saran. ‘Saya selalu ngomong ke anak anak saya harus menggunakan hak suara karena dengan menggunakan hak suara kita berhak untuk mengkritik, Kita berhak untuk bicara dan memberi masukan,” jelasnya,
Diakui Rini, momen pencoblosan sekaligus dinikmati sebagai ajang berkumpul dengan keluarga. Sebelum mencoblos bersama keluarganya, dia ngopi-ngopi dulu dan bersih-bersih rumah. “Rileks-rileks. Habis ini mau jalan-jalan ditraktir sama anak-anak,” katanya santai. “Sekali-kali lah ke mall. Banyak diskon. Mau beli sayur juga,” sambung dia.
Ditanya siapa presiden yang dipilihnya, Rini tertawa. “Pakai nanya,” jawabnya. Bagi Rini, pemimpin pilihannya merupakan pilihan yang terbaik untuk bangsa, baik itu pemimpin yang tertinggi Presiden dan wakil presiden, juga DPRD. Diberharap Pemilu 2019 dapat melahirkan sosok-sosok yang terbaik dan betul-betul mengerti kebutuhan bangsa Indonesia.
Rini berpesan, siapapun presiden yang bakal terpilih nanti harus memajukan BUMN. Kata dia, BUMN ke depan harus semakin dikelola secara profesional dan transparan. BUMN nantinya bisa dikelola oleh negara dengan baik. BUMN juga harus bisa ikut membantu mendorong perekonomian nasional dan membantu pemerintah menolong masyarakat yang lemah. Itu karena BUMN punya tanggung jawab lebih karena milik negara dan rakyat. (FATTI)
