JAKARTA, AKSIKATA.COM – Marise Payne selaku Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia dengan tegas peringatkan Indonesia soal rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Peringatan tersebut dilayangkan karena terpidana teroris itu dianggap masih meresahkan.
Abu Bakar Ba’asyir ditangkap karena dianggap sebagai seorang pemimpin jaringan Jamaah Islamiah (JI), yang terlibat dengan jaringan Al-Qaeda. Ba’asyir dipenjara sejak 2011 karena dianggap punya keterkaitan dengan tempat pelatihan yang mengajarkan ajaran radikal di Provinsi Aceh.
Menlu Australia itu pun minta Indonesia untuk memastikan bebasnya Abu Bakar Ba’asyir bukanlah ancaman bagi penduduk dunia. Abu Bakar merupakan tersangka teroris pembobaman Bali pada taun 2002.
“Kedutaan kami di Jakarta telah menyampaikan dengan jelas kekhawatiran ini bahwa ada orang-orang semacam itu harus dicegah untuk memancing adanya aksi teror di masa depan yang mengorbankan warga sipil tidak bersalah,” kata Payne melalui pernyataan tertulisnya, Kamis (7/1).
Sebelumnya, beberapa tahun lalu pernah terjadi peristiwa pengeboman secara besar-besaran. Pengeboman itu terjadi di Bali dan telah menewaskan lebih dari 200 orang, yang mana di antaranya merupakan warga Australia.
Selain itu, operator Jamaah Islamiah juga dituduh telah melakukan serangan terhadap hotel JW Marriot di Jakarta, yang terjadi di tahun 2003 lalu. Peristiwa pengeboman di Hotel JW Marriott tersebut menewaskan 12 orang.
Berdasarkan penyelidikan, disimpulkan bahwa pelaku pengeboman tersebut merupakan anggota senior dari Jamaah Islamiah. Bahkan, penyidikan menyebut peristiwa bom yang terjadi di Bali dan JW Marriot, keduanya dilakukan oleh Jamaah Islamiah.
Payne bahkan mengatakan kepada pihak Pemerintah Indonesia, untuk memastikan bahwa Abu Bakar Ba’asyir ketika bebas nanti tidak menimbulkan berbagai hal yang berbahaya bagi orang lain. Sebelumnya, sudah sangat lama Australia mengecam pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Pemerintah Indonesia pun mengabaikan keberatan dunia internasional, termasuk Australia.
“Kita tidak mempertimbangkan keberatan atau tidak keberatannya negara lain,” kata eks Wapres Indonesia, Jusuf Kalla, 22 Januari 2019, dikutip Jakbarnews.com dari Antara.
Wapres menegaskan bahwa persoalan Ba’asyir adalah persoalan dalam negeri Indonesia. Terkait keberatan Australia, JK mengatakan posisi negara Kangguru tersebut sama dengan ketika Pemerintah Indonesia menyampaikan keberatan saat Australia mengakui Yerusalem sebagai bagian dari Israel.
“Sama dengan Australia juga berpendapat tidak menjadikan protes Indonesia soal Yerusalem itu harus dipenuhi, kan tidak juga. Jadi sama, permintaan kita soal Yerusalem agar tidak diakui, tapi dia (Australia) tetap akui),” jelas JK.*
