JAKARTA, AKSIKATA.COM – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021) yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum. Dia menyebut dirinya, masih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.
Menurut AHY, KLB tersebut digelar hanya untuk mengakomodir ambisi politik pribadi orang tertentu. “KLB ini jelas tidak sah. Ada yang mengatakan bodong, ada yang katakan abal-abal yang jelas ilegal dan inkonstitusional,” tegasnya.
AHY merasa aneh, Moeldoko yang bukan anggota partai Demokrat bisa langsung menjadi ketua umum.
Hal ini merupakan bentuk pelecehan. “Tentu melecehkan administrasi, aturan dan segala prinsip yang diyakini dan digunakan oleh Demokrat selama ini, demi ambisi pribadi, demi kepuasan politik semata. Demi agenda yang kita tidak tahu sampai sejauh mana itu akan dilakukan,” tegas AHY.
AHY menjelaskan bahwa Kongres Luar Biasa yang digelar di Sumatera Utara tidak memiliki dasar hukum.
Karena penyelenggaraan KLB, hanya bisa dilaksanakan jika sudah mendapat dukungan dan dihadiri 2/3 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Saat ini Demokrat memiliki 34 DPD dan 514 DPC.
“Saya berdiri mewakili 34 DPD di 34 provinsi. Mewakili ketua DPC di 514 kabupaten/kota, juga ribuan anggota dewan Fraksi Demokrat. Saya juga berdiri di sini karena mandat dan amanat dari seluruh kader yang memiliki hak suara sah yang diberikan pada Kongres kelima Demkrat 2020. Kongres yang sah, demokratis dan telah disahkan negara,” ungkap AHY.
Selain itu, KLB juga mesti mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. AHY mengatakan KLB di Sumatera Utara tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga ilegal.
AHY pun menyebut KLB yang memilih Moeldoko sebagai dagelan semata. Dia tak habis pikir kenapa bisa KLB ini bisa digelar dengan melanggar aturan yang ada.
“KLB ini bisa dikatakan dagelan. Saya tidak bisa terima dengan akal sehat, tapi sudah terjadi dan kami yakinkan itu semaunya. Akan kami hadapi dan kami lawan. Karena kami punya hak dan kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat. Jangan cederai akal sehat, jangan injak etika moral dalam politik yang berkeberadaban,” tambah dia.
