JAKARTA, AKSIKATA.COM – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi menurunkan sebanyak 147 ribu personel gabungan untuk mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari Operasi Lilin 2025 yang digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Personel yang diturunkan terdiri dari anggota Polri, TNI, serta unsur pemerintah daerah dan mitra keamanan lainnya, dengan fokus pada pengamanan rumah ibadah, pusat keramaian, jalur transportasi, hingga destinasi wisata.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya menegaskan bahwa pengamanan Nataru tahun ini dilakukan secara maksimal untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dan menyambut Tahun Baru dengan aman dan nyaman. “Kami menurunkan 147 ribu personel gabungan yang akan ditempatkan di titik-titik strategis. Polri bersama TNI dan seluruh stakeholder berkomitmen menjaga keamanan, kelancaran arus mudik, serta kenyamanan masyarakat dalam beribadah dan berlibur,” ujar Kapolri.
Jenderal Listyo juga menekankan bahwa pengamanan tidak hanya berfokus pada aspek keamanan fisik, tetapi juga pada pengendalian lalu lintas dan kesiapan menghadapi potensi bencana alam. Polri telah menyiapkan pos pengamanan dan pos pelayanan di berbagai daerah, termasuk jalur tol, bandara, pelabuhan, dan terminal. Selain itu, patroli siber juga ditingkatkan untuk mengantisipasi penyebaran hoaks atau provokasi yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban, saling menghormati, dan mendukung aparat dalam menciptakan suasana kondusif. “Kami berharap seluruh masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan penuh kedamaian. Mari bersama-sama menjaga persatuan dan keamanan bangsa,” tambahnya.
Dengan penurunan personel dalam jumlah besar ini, Polri optimistis perayaan Nataru 2025/2026 akan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kehadiran aparat di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
