Tingkatkan Aspek Keselamatan Transportasi Darat, Ditjen Hubdat Kemenhub Dorong Penerapan Digitalisasi

JAKARTA, AKSI KATA. COM  – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terus berupaya dalam meningkatkan aspek keselamatan penyelenggaraan transportasi darat. Salah satunya dengan mendorong penerapan sistem digitalisasi yang terintegrasi.

“Ditjen Perhubungan Darat berkomitmen untuk mengembangkan satu aplikasi besar yaitu Mitra Darat dari yang sebelumnya banyak sekali aplikasi transportasi darat. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI untuk melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data,” ungkap Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat, Amirulloh dalam diskusi panel pada kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat di Jakarta, Kamis (11/7).

Amirulloh mengatakan, dengan adanya aplikasi seperti  Mitra Darat, dapat membuka potensi kolaborasi dengan Dinas Perhubungan untuk layanan jasa pengangkutan, pemanfaatan dashboard, dan menjalankan tugas pengawasan, serta memudahkan dalam hal sharing data dan informasi karena data sudah terintegrasi dan lengkap sehingga diharapkan dapat meningkatkan aspek keselamatan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani mengungkapkan, untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan dibutuhkan sistem digitalisasi dan peningkatan peran (Penyidik Pegawai Negeri Sipil – PPNS) dalam menegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

“Risiko pekerjaan PPNS di lapangan sangat besar. Maka diperlukan upaya  digitalisasi pengawasan dan penegakan hukum (E-Tilang dan ETLE), peningkatan kesejahteraan PPNS melalui insentif, mencetak dan meningkatkan kualitas SDM PPNS yang jujur, berkompeten dan adaptif, serta membangun kerjasama dan kolaborasi pusat dan daerah serta stakeholder terkait,” papar Yani.

Sementara itu, Direktur Sarana Transportasi Jalan, Danto Restyawan  mengatakan, dalam penyelenggaraan transportasi darat yang berkeselamatan diperlukan optimalisasi pelayanan uji berkala kendaraan bermotor dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU).

“Dari hasil pengawasan di lapangan masih ada saja Perusahaan Otobus (PO) yang melakukan pemalsuan Bukti Lulus Uji Elektronik. Dengan begitu perlunya Penerapan SIM BLUe fullcycle, optimalisasi integrasi data hasil uji dengan aplikasi Mitra Darat, serta penerapan High Secure Modul (HSM) pada tahun 2024. Serta dalam hal SMK PAU perlu dukungan dan kolaborasi dalam hal perizinan guna percepatan penerapan SMK PAU,” ujarnya.

Dalam hal pengawasan keselamatan di terminal, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Toni Tauladan mengungkapkan,  pihaknya melakukan rangkaian pemeriksaan dokumen administrasi kendaraan bekerja sama dengan kepolisian, kemudian melakukan rampcheck armada bus hingga pemeriksaan kesehatan awal pengemudi.

“Terminal merupakan salah satu check point pengawasan aspek keselamatan angkutan jalan. Ke depan, perlu dilakukan optimalisasi pendataan syarat-syarat operasional angkutan jalan dan pengusulan track record kepatuhan operator angkutan masuk terminal yang nantinya akan digunakan dalam pengurusan ijin Kartu Pengawasan dan Uji KIR,” imbuhnya.

Di tempat sama, Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Lilik Handoyo menjabarkan  angka kecelakaan transportasi SDP menurun secara signifikan, sejak tahun 2021 tidak terdapat kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Berdasarkan hasil evaluasi Ditjen Hubdat, pada tahun 2021-2024 tingkat pemenuhan keselamatan kapal penyeberangan meningkat cukup signifikan.

“Dalam upaya meningkatkan keselamatan sektor SDP, kelaiklautan kapal adalah salah satu hal penting yang wajib memenuhi 8 unsur di antaranya persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dari kapal, serta manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu,” katanya.

Karena itu,  menekankan pentingnya sistem zonasi dalam operasional di pelabuhan penyeberangan agar memudahkan pengaturan dan pengendalian operasional pelabuhan penyeberangan.