JAKARTA, AKSIKATA.COM – Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat membentuk Satgas Pengendalian dan Pemantauan Kelancaran Penyaluran BBM dan LPG Masa Pemilihan Umum 2024, sejak 5 Februari 2024 hingga 18 Februari 2024.
Hal itu dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM dan LPG selama pelaksanaan agenda nasional yang meliputi masa kampanye hingga Pemilihan Umum 2024.
Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan mengatakan bahwa Pertamina menyambut baik pesta demokrasi Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif tahun 2024 yang akan berlangsung besok, Rabu (14/02/2024).
Dia mengharapkan pelaksanaan agenda nasional tersebut dapat berjalan dengan aman, damai dan lancar. Karena selama selama pelaksanaannya Pemilu, seperti aktivitas kampanye dapat berpotensi menimbulkan kemacetan dan menghambat kelancaran distribusi BBM dan LPG ke masyarakat di wilayah Regional Jawa Bagian Barat yang meliputi Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.
“Untuk itu Pertamina perlu mempersiapkan diri untuk melakukan antisipasi kegiatan tersebut,” katanya dalam siaran pers yang diterima AKSIKATA.COM.
Lebih lanjut dia menyebutkan, untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di wilayah Regional Jawa Bagian Barat, Pertamina Patra Niaga memiliki 6 Fuel Terminal, 4 LPG Terminal, 5 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), 1.578 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), 504 Outlet Pertashop, 203 Stasiun Pengisian Bahan Bulk Elpiji (SPBE), 3 SPBE Industri, 1.647 Agen LPG PSO, 259 Agen LPG NPSO dan 48.009 Pangkalan LPG PSO.
“Dalam menghadapi Pemilu 2024 ini Pertamina berkolaborasi dengan berbagai pihak diantaranya dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Dinas Perhubungan (Dishub), Jasa Marga dan instansi terkait lainnya untuk memastikan distribusi BBM dan LPG tidak mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat,” tutup Eko.
