JAKARTA, AKSIKATA.COM – Langkah awal yang terpenting untuk memulai pembangunan persatuan nasional yang digagas Budiman Sujatmiko dan Prabowo Subianto adalah kedua pihak perlu segera mulai mengunjungi keluarga-keluarga korban pelanggaran HAM.
Sudah satu minggu berpolemik soal Budiman dan Prabowo, saatnya ada gerakan maju menindaklanjutinya langkah politik kedua figur politik tersebut.
Hal ini ditegaskan oleh Aktivis Forkot: Persatuan Nasional Prabowo-Budiman Perlu Segera Kunjungi Para Keluarga Korban HAMkepada Pers di Jakarta, Kamis (27/7/2023)
“Jangan cengeng! Ketimbang berpolemik pro kontra atas gagasan persatuan nasional, lebih baik para aktivis 98 segera bentuk komite Rekonsialsi Nasional dan mengatur agenda keliling Budiman dan Prabowo untuk mengunjungi keluarga-keluarga korban,” ujarnya.
Selama ini menurutnya, negara dan pemerintahan Jokowi sudah dengan susah payah bisa mengakui 12 kasus pelanggaran HAM di masa Orde Baru.
“Memang belum memuaskan, tapi dibawah kepemimpin pemerintahan Jokowi, arah menuju rekonsiliasi sudah jelas. Untuk itu para kompatriot yang pernah berjuang bersama-sama tidak boleh hanya nonton, tapi harus segera bangkit bersama demi persatuan nasional, menjalankan proses rekonsiliasi yang sudah di pelopori Budiman Sujatmiko,” ujar Mangapul.
Demi persatuan nasional, Komite Rekonsiliasi ini akan sangat membantu dan memberi kontribusi arah perjuangan rakyat bersama.
“Ini kerja berat tapi harus dimulai. Jangan sampai kita ribut bertengkar soal mempertentangkan pelanggaran HAM dengan keharusan untuk membangun persatuan nasional,” ujarnya.
Tentu menurutnya pekerjaan besar dari rekonsilasi dan pembangunan persatuan akan berjalan seiring, simultan dan bertahap-tahap.
“Selain Budiman Sujatmiko dan Prabowo Subianto, saya juga siap mewakafkan diri untuk perjuangan ini. Saya berharap semakin banyak yang mewakafkan diri akan semakin kuat perjuangan ini,” tegasnya.
Pelanggaran HAM 27 Juli 1996
Mangapul Silalahi juga mengingatkan bahwa salah satu pelanggaran HAM berat terbesar yang luput dari daftar pengakuan Presiden Jokowi adalah pelanggaran HAM 27 Juli 1996.
“Padahal 27 Juli adalah awal keruntuhan Soeharto dan Orde Barunya. Tentu saja ini bukan hanya tugas Budiman dan Prabowo. Tapi juga tugas besar PDIP dan PRD tapi tugas kita semua, demi menuju persatuan nasional,” ujarnya.
Dalam hal ini menurutnya Budiman Sujatmiko bisa mengajak PDIP dan PRD untuk duduk bersama dalam Komite Rekonsiliasi.
“Budiman dan Prabowo, bisa menemui Megawati Ketua Umum PDIP untuk menindak lanjuti kasus 27 Juli 1996, dan memasukkannya dalam tambahan pengakuan negara ke Presiden Jokowi,” tegasnya.
Mangapul Silalahi mengingatkan bahwa silahturahmi Budiman Sujatmiko dengan Prabowo Subianto untuk membangun persatuan nasional merupakan lompatan politik besar untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bangsa dan negara dalam menghadapi perubahan geopolitik internasional saat ini.
Oleh karenanya langkah besar ini harus didukung oleh seluruh kekuatan masyarakat menjadi satu gerakan besar diatas semua kepentingan. Hal ini juga sejalan dengan politik Presiden Joko Widodo untuk menuju masyarakat adil makmur dan kuat.
Mangapul Silalahi adalah pendiri Keluarga Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (KM-UKI), di Jakarta ini menyerukan agar semua kompatriot yang pernah berjuang bersama kembali kebarisan terdepan membangun persatuan nasional, agar Indonesia benar-benar menjadi bangsa dan negara yang kuat menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam.
“Kalau ada yang tidak setuju dengan persatuan yang disampaikan Budiman dan Prabowo apalagi menghalangi maka dia bagian yang ingin menghancurkan bangsa dan negara. Itu pengkhianatan namanya dan itu mereka jelas musuh rakyat,” tegasnya
Kesepakatan Budiman dan Prabowo
Sebelumnya, politikus PDIP Budiman Sudjatmiko bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Selasa (18/7) malam.
Budiman tiba pada pukul 18.57 WIB. Budiman mengatakan kedatangannya itu untuk berdiskusi sembari menggali pemikiran Prabowo.
Berikut poin-poin pembicaraan Budiman dan Prabowo:
Gali pemikiran hingga visi dan misi
Budiman menilai Prabowo merupakan sosok nasionalis dengan pemikiran hebat.”Ini sosok nasionalis yang menurut saya pikiran-pikirannya menarik untuk kita diskusikan, untuk kita gali,” ucap dia.
Sementara itu, Prabowo mengatakan banyak hal yang dia diskusikan dengan Budiman. Beberapa di antaranya terkait visi dan misi.
“Kita tadi cukup lama berdiskusi banyak hal-hal yang kita banyak persamaan, visi, persamaan pandangan,” kata Prabowo dalam jumpa pers.
Prabowo menyebut dirinya dan Budiman bersepakat tantangan global yang dihadapi kini tak mudah. Ia pun mengaku bersepakat akan terus menjalin hubungan dan komunikasi ke depannya.
“Jadi pemikiran beliau bahwa kapal besar Indonesia, negara besar seperti Indonesia, perlu suatu persatuan,” ucap dia.
Sementara itu, menurut Budiman, mereka bersepakat demokrasi Indonesia harus diselamatkan. Ia menilai kini Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan.
“Kapal Indonesia harus dikayuh oleh orang yang paham strategi, geopolitik, sejarah. Karena Indonesia kapal besar, bukan panggung entertaint saja,” katanya.
Persatuan bangsa
Dalam pertemuan itu, Prabowo menyebut membahas tentang pentingnya mengedepankan persatuan.
Merespons itu, Budiman juga sama-sama menggaungkan persatuan kaum nasionalis. Menurutnya, hal itu dibutuhkan untuk menjaga bangsa Indonesia.
Sosok Pemimpin Nasionalis
Ia menyebut Prabowo sebagai sosok yang mewakili cara pandang kepemimpinan politik yang cocok dengannya. Menurut Budiman, di tengah krisis global yang berkecamuk dibutuhkan pemikiran dari dua tipe orang, satu berlatar belakang militer dan satu lagi aktivis.
“Kedua orang itu biasanya mampu berbicara hal-hal strategis secara komperhensif,” tegas Budiman.
Sebut Prabowo layak pimpin Indonesia
Budiman menginginkan Indonesia dipimpin oleh orang terbaik dan Prabowo merupakan salah satunya. Sebab, dia menilai Prabowo sosok nasionalis.
“Saya berharap Pak Prabowo sehat, teruskan tugas, tunaikan tugas, dan saya ingin orang Indonesia layak untuk mendapatkan orang terbaik, salah satunya Pak Prabowo,” kata Budiman. (*)
