JAKARTA,AKSIKATA.COM – Setelah tertunda beberapa waktu, layanan angkutan umum massal dengan konsep Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bogor dipastikan akan diluncurkan pada 2 November 2021. Layanan yang disepakati bernama BISKITA TRANSPAKUAN tersebut merupakan bagian dari program subsidi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan untuk pengembangan transportasi massal di wilayah Bodetabek (Bogor-Depok-.Tangerang-Bekasi). Kepala BPTJ Polana B. Pramesti menyebutkan, program subsidi untuk pengembangan angkutan umum massal di wilayah Bodetabek telah menjadi perhatian BPTJ sejak lama, namun baru pada tahun 2021 program tersebut dapat direalisasikan dengan Kota Bogor sebagai Pilot Project.
“Subsidi diberikan dalam bentuk skema Buy The Service atau sering disebut BTS, dimana berbagai tahapan harus dilakukan sebelum skema ini dapat diterapkan,” jelas Polana, Minggu (31/10).
Kota Bogor diputuskan sebagai penerima subsidi karena memiliki komitmen untuk pembenahan transportasi perkotaan di wilayahnya yang mendapat dukungan pula dari legilslatif. Tahap awal implementasi skema BTS adalah pemilihan operator layanan yang dilakukan melalui proses pelelangan. Operator yang memenangi lelang ini harus mampu menyiapkan dan menyelenggarakan layanan dengan standar pelayanan Bus Rapid Transit dimana kemudian biaya operasionalnya dibeli/dibayar sebagai subdisi dari Pemerintah Pusat.
Terpilih sebagai operator melalui proses pelelangan adalah Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang merupakan BUMD Kota Bogor yang melakukan kerjasama dengan PT. Kodjari Tata Angkutan dan Lorena. Standar pelayanan Bus Rapid Transit (BRT) yang harus dipenuhi operator layanan ini meliputi berbagai aspek seperti keselamatan, kenyamanan dan kemudahan pelayanan. “Sederhananya layanan BRT ini seperti halnya layanan Transjakarta yang ada di DKI Jakarta, hanya bedanya untuk di Kota Bogor belum memungkinkan menggunakan lajur khusus,” kata Polana.
Sejauh ini di wilayah Jabodetabek baru DKI Jakarta saja yang mampu menyelenggarakan layanan angkutan umum massal dengan konsep BRT yang berkelanjutan, sementara untuk wilayah Bodetabek belum mampu menyelenggarakan dikarenakan umumnya alasan pembiayaan yang tinggi.
Adanya layanan angkutan umum massal dengan konsep BRT di Kota Bogor ini diharapkan akan mendorong masyarakat Kota Bogor untuk memilih menggunakan angkutan umum massal. “Oleh karena itu selain keharusan pemenuhan standar layanan, kami juga memberikan dukungan aplikasi digital untuk kemudahan pelayanan bagi masyarakat,” jelas Polana.
Aplikasi digital dengan nama BISKITA tersebut dapat didownload melalui aplikasi playstore pada gadget yang berbasis android. Melalui aplikasi ini dapat diakses informasi layanan terutama untuk mengetahui headway atau jarak kedatangan maupun keberangkatan bus. Selain itu layanan BISKITA juga memiliki akun media sosial tersendiri @biskita.id untuk semakin memudahkan masyarakat pengguna untuk menjangkau informasi terbaru yang dibutuhkan. Pelibatan teknologi digital juga dilakukan dengan pemasangan berbagai peralatan berbasis internet (Internet of Things) IOT seperti passenger counting, GPS Tracking dan camera surveillance pada setiap unit bus, yang berguna untuk mendukung aspek monitoring, pengawasan dan keselamatan.
BISKITA, Polana menjelaskan, merupakan akronim dari Bus Inovatif, Solusi Transportasi Perkotaan Terintegrasi dan Andal. Nama ini dipilih karena cukup mudah diingat dan diharapkan dapat mendorong rasa ikut memiliki dikalangan masyarakat. Akronim BISKKITA yang kemudian dilengkapi dengan kalimat “Integrated By BPTJ” serta tagline #PilihanCerdasBermobilitas merupakan sebutan yang mewakili keseluruhan konsep layanan BRT yang dikembangkan di Jabodetabek. “Untuk Kota Bogor disepakati namanya menjadi BISKITA TRANSPAKUAN sebagai perwujudan kolaborasi antara Pemerintah Pusat (BPTJ) dan Pemerintah Kota Bogor dalam menyajikan layanan BRT untuk masyarakat Kota Bogor. Selanjutnya menurut Polana title BISKITA integrated by BPTJ akan tetap diusung jika program BTS BPTJ berlanjut di di wilayah lain di Bodetabek. “Tentunya dengan tetap mengakomodir hal-hal yang mewakili identitas setempat sebagai perwujudan kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah,” tutup Polana.

