Pemerintah Tetapkan Hanya 25 Persen Penonton yang Boleh Menyaksikan PON ke-XX Papua

JAKARTA, AKSIKATA.COM – Pemerintah menetapkan jumlah penonton Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX Papua dibatas hanya 25 persen masyarakat yang diperbolehkan menyaksikan pertandingan secara langsung. Selain itu, penonton disyaratkan pula sudah mendapatkan vaksin dua kali. Karena itu, pemerintah meminta pengaturan dilapangan harus betul-betul disiapkan.

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memimpin rapat koordinasi (rakor) kesiapan pengamanan PPON ke-XX Papua, Rabu (29/09/2021). Persiapan yang dilakukan, antara lain dengan memasang aplikasi PeduliLindungi dan menyiapkan ruang-ruang karantina sementara bagi masyarakat.

Menurut Sigit, alur dari penanganan warga yang dinyatakan terpapar virus corona harus disiapkan, mulai dari ruang isolasi sementara, kemudian proses menuju fasilitas kesehatan hingga pelayanan karantina.

“Kemudian ruang karantina karena memang saat masuk sebaiknya aplikasi PeduliLindungi juga dipasang. Kemudian terdeteksi dan harus laksnaakn pemeriksaan rapid ada ruang karantina untuk isolasi sementara setelah itu akan ada treatment lanjutan,” kata Sigit.

Lebih dalam, Sigit berharap, Pemda dengan dibantu TNI dan Polri harus terus mengejar percepatan vaksinasi di Papua. Pasalnya, sudah disiapkan gerai vaksinasi di venue yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Ini harus diantisipasi kemungkinan penonton akan bertambah. Karena itu venue dan gerai maksimalkan karena ada potensi meningkat. Sehingga pada saat kita batasi 25 persen namun ternyata jumlah masyarakar yang ingin menonton meningkat pastikan mereka sudah laksanakan vaksinasi dua kali. Karena itu terus maksimalkan langkah yang telah dilaksanaakan saat ini,” papar Sigit.

Dengan segala upaya tersebut, Sigit menyebut, pelaksanaan PON XX di Papua sekaligus membuktikan bahwa Indonesia bisa di mata dunia. Tentunya hal itu, harus didukung dengan semakin diperkuatnya sinergitas dan soliditas TNI-Polri serta stakeholder lainnya.

“Soliditas TNI-Polri dan seluruh jajaran pemangku kepentingan adalah kunci utama dalam penangakan operasi,” tutur Sigit.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.