JAKARTA, AKSIKATA.COM – Mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto mengaku geram dengan puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) atau seleksi alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Pria yang kerap disapa BW ini menilai, bahwa pegawai yang berintegritas justru disingkirkan. “Pembusukan di KPK makin degil dan bengis. Insan terbaik di KPK tengah disingkirkan,” katanya, Selasa, (4 /5).
Menurutnya, para pegawai yang menegakkan marwah KPK, kini akan disingkirkan dengan alih status pegawai menjadi ASN. Hal ini merupakan dampak dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
“Mereka yang terbukti menegakkan marwah KPK dihabisi,” kata BW.
Dia menduga, para pegawai KPK yang diduga tidak lulus tes jadi ASN itu sedang menangani perkara-perkara korupsi besar. Ia menyesalkan aksi-aksi culas tersebut terus digulirkan.
“Di ujung Ramadhan yang seyogianya kita berharap berkah dan barokah, tapi sebagian insan terbaik KPK justru dihadang kebijakan absurd padahal sedang menangani mega skandal korupsi, seperti misalnya kasus suap bansos Covid-19, suap ekspor benur, e-KTP, suap Tanjungbalai, kasus bos batu bara yang jadi DPO, kasus mafia hukum di pengadilan dan juga penyuapan penyidik KPK yang mulai menyinggung pimpinan parlemen dan salah satu komisioner KPK. Apakah ini salah satu misi dan sasaran penghancuran KPK?” ujar BW.
Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga mengkritisi isu tersebut yang di dalamnya dikabarkan juga termasuk nama penyidik Novel Baswedan. Saut menilai, pegawai independen di KPK tidak diragukan lagi integritasnya. Dia menyayangkan jika ada puluhan pegawai yang tak lolos tes alih status pegawai menjadi ASN.
“Orang-orang berintegritas adalah orang yang pasti tidak diragukan creating value di KPK dan negeri ini,” kata Saut. Dia menyesalkan bila proses alih status pegawai menjadi ASN tersebut hanya untuk menyaring orang-orang. Terlebih isu yang berkembang, bahwa penyidik senior Novel Baswedan beserta beberapa orang koleganya yang justru dilabeli tak lulus tes alih status tersebut.
“Jangan cari justifikasi lain untuk melakukan saringan terhadap orang-orang yang memang sudah perform dan ‘tough guy’ dalam penegakan hukum antikorupsi, justru orang-orang tough guy yang diperlukan dalam membuat negeri cepat pulih dari sakit kronis,” kata Saut.
Saut menganalogikan, jika tak lulus tes Covid-19 terdapat hasil yang dapat diketahui secara ilmiah. Karena itu, Saut meminta agar ada alasan ilmiah mengapa ada pegawai di KPK yang tidak lulus tes menjadi ASN.
“Tidak lulus tes masuk ASN juga analoginya, sama harus ada tabulasi setiap orang, mengapa seseorang tidak lulus di lembaga yang dia sudah bekerja tahunan di KPK,” kata Saut.
Saut mengimbuhkan, seharusnya tujuan tes seleksi jadi ASN untuk bisa mampu membangun kinerja upaya pemberantasan korupsi lebih baik lagi. Bukan justru mengeleminasi orang-orang yang berintegritas. “Jadi tujuan seleksi adalah memilih aparat penegak hukum yang mampu membangun nilai-nilai kinerja, karena dedikasi, kompetensi dan integritas,” imbuhnya.
Sementara Ketua KPK Firli Bahuri mengaku belum tahu siapa saja yang lolos tes kebangsaan dari BKN RI tersebut. Pasalnya, hasil tes masih ada pada Sekjen KPK. Dia juga tidak mengetahui jika kabar pemecatan Novel Baswedan dari lembaga antirasuah itu.
“Silakan ke Sekjen untuk hal tersebut karena sampai saat ini pimpinan belum membuka hasil tes wawasan kebangsaan. Hasil tes wawasan kebangsaan diterima Sekjen dari BKN tanggal 27 April 2021 dan sampai sekarang belum dibuka,” kata Firli menambahkan.
Sebelumnya, beredar kabar 75 pegawai KPK termasuk Novel tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Mereka terancam gagal alih status menjadi ASN. Selain Novel, nama lainnya yang disebut tidak lolos tes ASN, yakni Yudi Purnomo yang dikenal sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK, serta sejumlah Kasatgas penyelidik dan penyidik dari unsur internal lainnya.
Dikabarkan, para pegawai yang tidak lolos tersebut akan diberhentikan per 1 Juni nanti.
