JAKARTA,AKSIKATA.COM – Untuk meningkatkan ekspor sarang burung wallet (SBW), Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijkan yang setara (Equel Treatment) terhadap eksportir SBW nasional.
Kebijakan setara yang dimaksud adalah regulasi ekspor SBW ke China dimana pemerintah seharusnya memberikan kemudahan kepada pelaku usaha Indonesia. “Saat ini, regulasi ekspor SBW belum friendly terhadap eksportir nasional,” kata Dewan Pembina Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) Benny Hutapea, Senin (22/3).
Benny Hutapea mengungkapkan, regulasi ekspor SBW hingga kini masih mempersulit pelaku usaha untuk mengekspor meskipun Indonesia merupakan sentra komoditas sarang burung wallet dunia karena mampu memproduksi tidak kurang dari 80% sarang burung walet dunia.
Ia mengakui belum mengetahui secara pasti apakah regulasi yang belum friendly itu murni diciptakan pemerintah atau ada agenda asing sehingga membuat para pelaku usaha SBW Indonesia semakin terpuruk.
Benny sangat mengapresiasi capaian kerja pemerintah khususnya kebijakan Presiden Jokowi yang di berbagai kesempatan selalu menyampaikan perlunya peningkatan produk ekspor keluar negeri dengan menyederhanakan regulasi. ” Keinginan Presiden ini
seharusnya disambut dan dijalankan oleh seluruh jajarannya terutama kementerian teknis,” tegas Benny Hutapea.
Salah satu kesulitan pelaku usaha di dalam mengekspor SBW ungkap Benny Hutapea, adalah adanya kewajiban eksportir SBW harus teregistrasi dengan teknis otoritas karantina China ’General Administration Of Customs China (GACC) dan memiliki sertifikat ekspor sebagai eksportir terdaftar (ET-SBW). “Ini yang menjadi substansi persoalan kami,” katanya.
Benny Hutapea mengungkapkan, sebagai eksportir baru yang sudah mendaftar dan menjalankan teknis persyaratan dari Barantan sejak 2018sampai 2021, belum ada satupun izin yang lolos guna merelisasikan ekspor SBW Ke China. “PPSWN berharap pemerintah membuat terobosan untuk mempermudah ekspor SBW ke China,” katanya.
Dia mengungkapkan, salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah berasal dari sumber kekayaan alam dan perdagangan. Untuk menyelamatkan perdagangan Indonesia, PPSWN meminta pemerintah menerapkan perlakuan yang setara terhadap kegiatan ekspor SBW ke China.
“Kami juga mendorong pemerintah untuk melakukan diplomasi perdagangan dengan China supaya peroalan ini bisa diselesaikan sedini mungkin sehingga para pelaku usaha SBW yang sudah mendaftar lolos dan segera melaksanakan ekspor SBW,” ujarnya.
Sinergitas kebijakan antar Kementerian diharapkan dapat membantu mengatasi kendala ekspor SBW ke China. “Jangan hanya melihat soal teknis persyaratan yang menurut kami tidak rasional dari negara tujuan ekspor, tetapi perjuangkanlah kepentingan kami demi ekspor nasional yang meningkat,” katanya.
Seharusnya, kata dia, seluruh kementerian terkait saling bahu membahu menjalankan apa yang disampaikan Presiden Jokowi terkait kepentingan nasional terhadap komoditas ekspor Indonesia dengan tidak mempersulit eksportir SBW dan menyelesaikan persoalan dihadapi eksportir secepatnya sehingga Presiden Jokowi tidak bekerja sendirian.
PPSWN juga meminta pemerintah membantu menerbitkan Sertifikat Eebagai Eksportir Terdaftar (ET-SBW) kepada pelaku eksportir baru, khususnya eksportir SBW, yang terintegrasi dengan ‘GACC sehingga saat SBW telah diperiksa Karantina RI, tidak perlu diperiksa kembali GACC.
“Regulasi ekspor harus berpihak kepada seluruh eksportir SBW dan kepentingan nasional yang lebih besar, bukan untuk kepentingan segilintir atau sekelompok tertentu, apalagi kepentingan asing,” katanya.
