JAKARTA, AKSIKATA.COM – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti bereaksi perihal pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Abdul menilai pemerintah harus adil sebab surat ijin yang dimiliki FPI sudah habis, maka sebenarnya organisasi tersebut sudah bubar dengan sendirinya, tanpa perlu campur tangan pemerintah.
Dalam utas yang ditulis di akun Twitter pribadinya @Abe_Mukti, pria kelahiran 2 September 1968 menuliskan bahwa mengenai pelarangan FPI, pemerintah harus bersikap adil.
Jika alasan pelanggaran FPI karena tidak memiliki ijin atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sudah habid masa berlaku, maka dengan sendirinya orgaisasi tersebut dinyatakan tidak ada atau ilegal.
“Jadi, sebenarnya pemerintah tidak perlu membubarkan karena secara hukum sudah bubar dengan sendirinya. Cuma masalahnya kenapa baru sekarang?,” tulis Mu’ti dalam cuitannya, Rabu 30 Desember 2020.
Tanpa perlu dibubarkan oleh pemerintah, Mu’ti menyebutkan jika secara hukum FPI sebenarnya sudah bubar. Ia juga mempertanyakan kenapa pemerintah baru melakukannya sekarang.
Lebih jauh, Mu’ti meminta pemerintah untuk bisa bersikap adil. Jangan hanya tegas kepada FPI. Jika ada organisasi massa lainnya yang tidak memiliki SKT juga harus ditertibkan.
Demikian juga jika ada ormas lainnya yang memiliki kegiatan meresahkan masyarakat, sering melakukan sweeping dan main hakim sendiri.
Semua harus ditindak dengan tegas. Mu’ti menegaskan jika hukum harus ditegakkan kepada semua ormas yang melanggar maupun tidak memiliki SKT. Ia menyampaikan jika masyarakat tidak perlu menyikapi atau berekasi dengan berlebihan.
“Masyarakat tidak perlu menyikapi dan bereaksi berlebihan. Yang dilakukan Pemerintah bukanlah tindakan anti Islam. Tapi menegakkan hukum dan peraturan,” terang Mu’ti dalam cuitannya.
Yang penting Pemerintah berlaku adil. Jangan hanya tegas dan keras kepada FPI, tapi membiarkan Ormas lain yang tidak memiliki SKT atau melakukan kegiatan yang meresahkan. Tegakkan hukum dan keadilan untuk semua.— Abdul Mu’ti (@Abe_Mukti) December 30, 2020
Bagi Mu’ti apa yang dilakukan pemerintah bukanlah bentuk sikap anti islam. Melainkan tindakkan menegakkan hukum dan peraturan. Sejak diunggah Rabu 30 Desember 2020, utas Mu’ti mengenai pembubaran FPI tersebut sudah disukai lebih dari 200 pengguna Twitter.
Ada puluhan lainnya yang ikut membagikan ulang dan beberapa ikut memberikan tanggapan di kolom komentar.*
