Gubernur DKI Bakal Bersikap Tegas Terkait Demo Susulan Menentang UU Omnibus Law

JAKARTA, AKSIKATA.COM –  Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengambil sikap tegas. Sikap Anies ini mengantisipasi bakal adanya aksi demo kembali terkait penolakan UU Omnibus Law susulan yang akan berlangsung besok, Selasa (13/10). Anies bekerjasama dengan aparat kepolisian dan TNI  akan melakukan penjagaan ekstra ketat di titik-titik fasilitas umum.

“Ya, insya Allaah, kami akan bekerjasama dengan Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, dan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penjagaan ekstra di fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitar sini. Memang baru pertama kali terjadi demo yang disertai pengrusakan fasilitas seperti ini,” kata Anies Baswedan, Minggu (11/10).

Menurut Anies, demonstrasi di Jakarta sering terjadi, tapi belum pernah se-anarkis demonstrasi yang terjadi pada Kamis, (8/10)  lalu. Para demonstran merusak dan membakar banyak fasilitas umum.

“Belum pernah kita mengalami demonstrasi di mana ada pelaku-pelaku yang sampai membakar fasilitas umum di sepanjang Thamrin dan Sudirman,” ujar Anies Baswedan.

Oleh sebab itu Anies Baswedan memastikan, akan mempersiapkan pengamanan ekstra ketat agar fasilitas umum milik masyarakat tidak ada yang rusak lagi akibat unjuk rasa.

Seperti diketahui, halte, Pos Polisi, dan bioskop tua di kawasan Senen dibakar. Akibat kebakaran bioskop tersebut, sebanyak 20 rumah toko pun ikut terbakar. Bahkan, tak jauh dari lokasi bioskop tersebut, sejumlah mobil operasional proyek juga habis dibakar massa.

Sejumlah fasilitas umum juga dirusak massa. Setidaknya 46 halte Transjakarta dan 11 pos polisi dirusak dan dibakar pengunjuk rasa.

Sebagai informasi, Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia dikabarkan akan menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Selasa 13 Oktober 2020 di depan Istana Negara, Jakarta.

Aliansi itu terdiri dari berbagai ormas besar, termasuk Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *