DEPOK, AKSIKATA.COM – Kembali Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok mengadakan aksi solidaritas untuk siswa miskin. Hal ini disebabkan ratusan siswa dari keluarga miskin tidak mendapatkan sekolah karena peraturan baru dari pemerintah. Demikian dikatakan oleh Roy Pangharapan Ketua DKR Kota Depok kepada pers di Depok, Senin (13/7).
“Pendidikan untuk seluruh rakyat adalah perintah Undang-undang dan Pancssila menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menolak siswa miskin, berarti pemerintah anti Pancasila,” tegas Roy Pangharapan.
Roy Pangharapan berharap kepada Gubernur Jawa Barat agar segera mengakomodir seluruh siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah khususnya di Depok.
“Jangan bicara Pancasila, kalau bikin peraturan yang membiarkan siswa miskin tidak bisa sekolah! Buktikan kalau Pancasila itu sakti menjamin seluruh siswa bisa sekolah tanpa diskriminasi!” tegasnya.
Aksi solidaritas ini menurut Roy Pangharapan dilakukan di SMAN 1 Depok, sebagai simbol perwakilan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, yang dibiayai dengan pajak berasal uang rakyat.
“Tidak, ada alasan bagi sekolah negeri di Depok dan seluruh Indonesia untuk menolak siswa miskin. Kecuali mereka anti Pancasila. Yang beginian yang paling berbahaya karena menghancurkan masa depan generasi muda dan bangsa ini nantinya,” jelasnya.
Roy Pangharapan menegaskan dirinya bersama seluruh Relawan DKR Kota Depok akan terus mendampingi para orang tua siswa agar mendapatkan haknya.
“Termasuk jika diperlukan kami akan datangi menteri Nadiem. Bahkan jika perlu ke istana. Menuntut PresidenJokowi agar konsisten menindak semua pejabat yang anti Pancasila menolak siswa miskin mendapat haknya yang dijamin undang-undang,” tegasnya.
Untuk itu Roy Pangharapan berharap agar cukup Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menyelesaikan persoalan ini.
“Buktikan dirinya Pancasilais! Jangan biarkan siswa miskin tidak sekolah. Masak Gubernur Jawa Barat tidak mampu menyelesaikan persoalan dasar warganya untuk mendapat pendidikan,” pungkas Roy Pangharapan. (*)
